Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, Jumat 4 Oktober
2013, menegaskan bahwa KPU akan melanjutkan kerjasama atau Memorandum of Understanding (Mou) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Husni mengaku, para stakeholder pemilu baik DPR, Bawaslu, dan Kemendagri tidak mempersoalkannya.
"RDP menghasilkan kemajuan. KPU-Lemsaneg bisa melanjutkan MoU-nya," kata Husni di Jakarta.
Kekhawatiran bahwa Lemsaneg tidak akan transparan, kata Husni, sudah terjawab. Menurutnya, para stakeholder pun mengapresiasai kerjasama yang dibangun KPU tersebut. "KPU juga akan menjelaskan bagaimana teknis program itu," ujarnya.
Husni mengatakan bahwa kerjasama kedua lembaga itu justru meningkatkan kualitas penyelenggaraaan pemilu 2014, terutama penyajian data dan informasi data.
Data-data yang akan dikelola oleh kedua lembaga antara lain, menyangkut tentang organisasi partai politik, daerah pemilihan, pencalegan, informasi logistik dan lain-lain.
"Data yang perlu dikelola dengan baik adalah menyangkut partai politik dan caleg. Banyak data di KPU Pusat dan data itu harus terjamin keamanannya," ucapnya.
Sementara, Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Mayjen TNI Dr. Djoko Setiadi, menyatakan amat penting melindungi data pemilu. Soal proteksi data itulah yang membuat Lemsaneg digandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelenggarakan Pemilu 2014.
"Bayangkan kalau data perolehan suara tak dijaga. Data itu bisa diubah, dan dampaknya mengerikan sekali. Meskipun perolehan suara misalnya banyak, bisa dihapus," kata Djoko Setiadi kepada VIVAnews.
Sebaliknya, ujar Djoko, perolehan suara dalam bentuk digital juga bisa ditambah sesuka hati. "Dari 500 suara jadi 500 ribu. Siapa yang tahu apa yang terjadi jika data tidak dijaga. Maka Lemsaneg melakukan penjagaan dari sisi teknologi," kata lulusan Akademi Sandi Negara itu.
Sumber : VivaNew